Toshiba Corporation Accounting Scandal

Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Toshiba, produknya telah banyak menghiasi perkakas rumah dengan berbagai produk elektroniknya. Toshiba Corporation merupakan perusahaan elektronik asal Jepang dengan reputasi yang sangat baik awalnya. Dikenal sebagai perusahaan dengan laju inovasinya yang terdepan serta banyak mewarnai referensi buku bisnis dengan berbagai prestasi. Salah satunya karya firma hukum Mori Hamada & Matsumoto yang menceritakan tentang bagusnya tata kelola dalam perusahaan. Toshiba menduduki peringkat sembilan dari 120 perusahaan publik di Jepang dalam Good Governance Practice. Mencerahkan para pelaku bisnis sehingga ingin melakukan hal serupa di perusahaan mereka.

Namun reputasi yang bagus itu kini hancur berantakan hanya karena pressure yang sangat tinggi untuk memenuhi target performance unit. Kasus ini terjadi baru-baru ini yaitu tahun 2015. Toshiba terbukti melakukan pembohongan publik dan investor dengan cara menggelembungkan keuntungan di laporan keuangan hingga overstated profit 1,2 Miliar US Dollar sejak tahun fiskal 2008. Dan yang lebih memprihatinkan skandal tersebut melibat top management dari Toshiba Corporation.

Sejak laporan audit penginvestigasian resmi dirilis dua bulan setelah komite yang diketuai Koichi Ueda dan beranggotakan beberapa pakar akuntansi Jepang menginvestigasi Toshiba dan sampai pada kesimpulan telah terjadi penyimpangan. Pada 21 Juli 2015, delapan dari 16 petinggi Toshiba yang terlibat skandal akuntansi resmi mengundurkan diri. Termasuk diantaranya Presiden Direktur Hisao Tanaka, Wakil Presdir Norio Sasaki dan Chief Executive Atsutoshi Nishida.

Analisis Kasus

Guna mempercantik kinerja keuangannya, Toshiba melakukan berbagai cara baik mengakui pendapatan lebih awal atau menunda pengakuan biaya pada periode tertentu namun dengan metode yang menurut investigator tidak sesuai prinsip akuntansi,. Seperti kesalahan penggunaan percentage-of-completion untuk pengakuan pendapatan proyek, cash-based ketika pengakuan provisi yang seharusnya dengan metode akrual, memaksa supplier menunda penerbitan tagihan meski pekerjaan sudah selesai, dan lain semisalnya.

Besarnya angka, rentang waktu yang tidak sebentar, juga keterlibatan Top Management memberi gambaran kepada kita betapa kronis dan kompleksnya penyakit dalam tubuh Toshiba. Penyelewengan dilakukan secara berjamaah, sistematis dan cerdas. Sekian lapis sistem kontrol dari mulai divisi akuntansi, keuangan, internal audit, tidak berfungsi sama sekali. Bagaimana akan berfungsi, bahkan oknumnya dari staff senior mereka yang sudah hafal seluk beluk perusahaan. Seiya Shimaoka, seorang internal auditor, mencurigai kecurangan dan berusaha melaporkan tapi malah dianggap angin lalu oleh atasannya sendiri seperti yang dilansir jurnalis Financial Times. Sedemikian rapi dan cerdasnya hingga tim auditor eksternal sekelas Ernst & Young (EY) tak mampu mencium aroma busuk dari laporan keuangan Toshiba. Belum ada dugaan kantor akuntan itu terlibat dalam skandal.

CEO memang tidak menginstruksikan langsung untuk melakukan penyimpangan tetapi memasang pencapaian target yang tinggi. Ini yang membuat karyawan pusing kepala. Apalagi ditambah budaya Toshiba yang kurang baik: tidak bisa melawan atasan. Maksudnya melawan adalah koreksi atas kesalahan manajemen mengambil keputusan. Dalam kasus Toshiba, bawahan tidak bisa mengkoreksi penetapan target oleh CEO yang bahkan tidak realistis dengan kondisi bisnis dan perusahaan. Bahasa mudahnya, CEO berkata, “Terserah kamu mau ngapain, pokoknya akhir tahun harus profit!”

Selain itu, sistem kompensasi karyawan yang dihitung dari kinerja keuangan juga turut andil di dalamnya. Maka muncullah ide-ide kreatif dari karyawannya untuk mencapai target yang ditetapkan. Celakanya kreatifitas kali ini bukan dalam riset pengembangan atau pemasaran namun dalam hal perlakuan akuntansi. Dibuatlah laporan keuangan dengan profit tinggi padahal tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Solusi

Dalam kasus skandal akuntansi di dalam Toshiba Corporation ini menunjukan perilaku bisnis yang kurang baik. Dilihat dari etika pada kasus ini adanya tindakan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan dengan menaikan laba operasional. Dalam menciptakan etika bisnis yang baik dikasus ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

  1. Pengendalian Diri

Pencapaian target dalam suatu perusahaan sangatlah penting untuk meningkatkan laba bagi perusahaan. Akan tetapi jika belum mencapai target seharusnya Hisao Tanaka dan pihak yang terkait dalam kasus ini harusnya menahan diri untuk melakukan niat tersebut, Agar kasus yang salah ini dapat terhindari.

  1. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Sosial Responsibility)

Dilihat dari pengembangan tanggung jawab sosialnya, para pihak yang terkait dalam penyimpangan pencatatan ini tidak dapat memegang tanggung jawab sosialnya yang telah diberikan masyarakat kepada perusahaan toshiba karena hanya mementingkan dirinya pribadi sehingga berani melakukan penyimpangan pencatatan keuntungan pada perusahaan.

  1. Mempertahankan Jati Diri Tidak Mudah Untuk Terombang-Ambing Oleh Pesatnya Perkembangan Informasi Dan Teknologi.

Dalam kasus ini penyimpangan pencatatan toshiba selaku CEO dan presiden Hisao Tanaka  seharusnya dapat mempertahankan jadi dirinya sebagai CEO dan Presiden yang seharusnya dijalankan dengan benar dengan tidak memanipulasi data laporan keuangan.

  1. Menerapkan Konsep “Pembangunan Berkelanjutan”

Pada kasus ini Hasao Tanaka tidak memikirkan karir yang dimiliki toshiba selama 140 tahun yang dpercaya banyak masyarakat bahkan karir untuk pelakunya sendiri pun tidak memikirkan nantinya bagaimana dimasa yang akan datang, mereka hanya melihat masalah sekarang yang terpenting terselesaikan walaupun dengan cara yang salah.

  1. Menghindari Sifat 5K (katabelece, kongkalikong, koneksi, kolusi dan komisi)

Dalam kasus penyimpangan pencatatan 5k ini pasti tidak dapat terhindari dikarenakan tidak adanya jalan lain untuk pencapaian target yang diharapkan agar tidak mendapatkan kerugian yang besar maka mereka bekerja sama dengan koneksi dilingkungan yang berhak memegang laporan keuangan tersebut dengan cara memperbesar laba operasional dan bekerjasma dengan berbagai pihak dalam melakukan tindakan 5K tersebut.

  1. Mampu Menyatakan Yang Benar Itu Benar

Pada kasus ini CEO dan Presiden Hisao Tanaka memanipulasi data toshiba dikarenakan persyaratan untuk memenuhi performance unit yang tidak bisa terpenuhi, Maka dari itu CEO dan Presiden Hisao Tanaka bekerja sama untuk memanipulasi data laporan keuangan dan memaksakan diri untuk mencapai profit yang tinggi, tanpa memandang benar atau salah cara yang dilakukannya.

  1. Konsekuen dan Konsisten Dengan Aturan Main Yang Telah Disepakati Bersama.

Pada kasus ini tidak adanya etika bisnis yang konsekuen dan konsisten dari para pihak karena CEO dan presiden Hisao Tanaka sudah melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi walaupun tujuannya baik untuk menyelamatkan perusahaan toshiba dari performance unit yang tidak terpenuhi.

  1. Menumbuhkan Kesadaran Dan Rasa Memiliki Terhadap Apa Yang Disepakati

Apabila pada kasus ini para pihak yang terkait mempunyai kesadaran bahwa dirinya ikut andil dalam perusahaan untuk memajukan dan mematuhi apa yang telah disepakati, maka akan menghasilkan profit seperti yang ditargetkan dan tetap akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

  1. Perlu Adanya Sebagian Etika Bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap profesi pasti memiliki aturan atau pedoman yang harus di patuhi. Pada kasus ini para pihak yang bersalah mungkin belum telalu mengenal etika bisnis yang baik jadi mereka belum paham dengan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga apa yang dilakukan mereka menurutnya hanyalah hal biasa dan tidaknya ketegasan aturan yang ada maka banyak orang yang melakukan terus menurus keslaahan pada kasus ini.

Kesimpulan

Di dalam dunia bisnis pentingnya menerapkan etika bisnis yang baik untuk pencapaian tujuan yang ingin dicapai dengan cara halal sesuai dengan tahap-tahap yang seharusnya, bukan dengan cara menghalalkan segala cara agar dapat pencapaian tujuan tersebut.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PSAK 1 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (REVISI 2013) EFEKTIF 1 JANUARI 2015

PSAK 1 Revisi tahun 2013 berisi dasar-dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum. Tujuan dari laporan keuangan itu sendiri yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan dan arus kas agar bermanfaat bagi semua penggunan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut PSAK 1 (Revisi 2013), laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini

  1. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
  2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
  3. laporan perubahan ekuitas selama periode;
  4. laporan arus kas selama periode;
  5. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
  6. informasi komparatif mengenai periode sebelumnya
  7. laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

 

Perusahaan dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan dua metode yaitu:

  1. Laporan disajikan secara bersamaan, dengan laporan laba rugi disajikan pertama kali dan dilanjutkan dengan laporan penghasilan komprehensif lain secara langsung.
  2. Laporan disajikan secara terpisah yaitu laporan laba rugi mendahului laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif.

Karakteristik umum dalam penyajian laporan keuangan harus meliputi:

  1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK
  2. Kelangsungan usaha
  3. Dasar akrual
  4. Materialitas dan penggabungan
  5. Saling hapus
  6. Frekuensi pelaporan
  7. Informasi komparatif
  8. Konsistensi penyajian
Posted in Uncategorized | Leave a comment

HUKUM PERPAJAKAN INTERNATIONAL

Sekalipun hubungan kerjasama antar negara demikian luasnya, perlu dipahami bahwa setiap negara memiliki kedaulatan terhadap teritorialnya dan sekaligus kebebasan dalam menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara yang bersangkutan, sehingga batas-batas tertentu dalam bekerjasama harus diatur dalam wujud kesepakatan, traktat maupun konvensi.

Indonesia sebagai Negara berdaulat memiliki hak untuk membuat sendiri ketentuan mengenai masalah perpajakannya, namun Indonesia juga tidak mungkin lepas dari pergaulan internasional yang juga bersinggungan dengan masalah pajak.

Transaksi antar kedua negara atau beberapa negara dapat menimbulkan aspek perpajakan, hal ini perlu diatur dan disepakati oleh kedua negara atau seluruh dunia guna meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara, agar tidak menghambat investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak yang berkedudukan di kedua negara yang mengadakan transaksi tersebut.

Untuk itu diperlukan adanya kebijakan perpajakan internasional untuk mengatur hak pengenaan pajak yang berlaku di suatu negara, dimana setiap negara dipastikan mengatur adanya pajak di wilayah kedaulatan negara tersebut. Pajak internasional merupakan salah satu bentuk hukum internasional, dimana setiap negara mau tidak mau harus tunduk pada kesepakatan dunia internasional yang sering disebut Konvensi Wina.

Indonesia merupakan subjek hukum internasional, karena telah menandatangani Konvensi Wina, dan sebagai subjek hukum internasional, Indonesia tidak bisa menghindari pelaksanaan tax treaty, manakala masyarakat Indonesia telah berhubungan dan memperoleh penghasilan di negara lain tersebut.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai Hukum Pajak Internasional, maka kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai pengertian Hukum Pajak Internasional. Pengertian tentang Hukum Pajak Internasional menurut beberapa ahli yaitu:

  1. Pendapat dari Prof. Dr. P. J. A. Adriani mengenai Hukum Pajak Internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam Undang-Undang Nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-traktat. Menurutnya bahwa Hukum Pajak Internasional sebenarnya merupakan hukum pajak nasional yang didalamnya mengatur pengenaan pajak terhadap orang asing.
  2. Pendapat dari Prof. Mr. H. J. Hofstra ialah bahwa Hukum Pajak Internasional merupakan keseluruhan peraturan hukum yang membatasi wewenang suatu negara untuk memungut pajak dari hal-hal internasional. Batasan yang dikemukakan Hofstra lebih menekankan pada kewenangan suatu negara atau yuridiksi suatu negara dalam hal memungut pajak yang materinya berkaitan atau berhubungan dengan negara-negara lain (dalam arti orang-orang asing yang bukan warga negara suatu negara).
  3. Pendapat dari Prof. Rochmat Soemitro ialah bahwa Hukum Pajak Internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri dari kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah-kaedah yang berasal dari traktat antarnegara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan di mana dapat ditunjukan adanya unsur-unsur asing, baik mengenai subjeknya maupun mengenai objeknya. Ia mengemukakan bahwa Hukum Pajak Internasional itu terdiri dari norma-norma nasional yang diterapkan pada hubungan internasional.

Persoalan yang terjadi dalam hukum pajak ini ialah apakah hukum pajak nasional akan diterapkan atau tidak dan bukan seperti halnya pada hukum perdata internasional yang mempersoalkan hukum mana yang akan diterapkan oleh hakim, apakah hukum nasional atau hukum asing.

Hukum Pajak Internasional merupakan norma-norma yang mengatur perpajakan karena adanya unsur asing, baik mengenai objeknya maupun subjeknya. Maksud unsur asing pada objeknya adalah bahwa objek yang dimiliki oleh Wajib Pajak Dalam Negeri yang berada di Luar Negeri (diluar wilayah Republik Indonesia), atau sebaliknya bahwa objek pajak berada di wilayah Republik Indonesia, tetapi dimiliki oleh orang yang berada di luar negeri. Sedangkan unsur asing pada subjeknya berarti bahwa apabila seorang Warga Negara Indonesia atau badan Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena Pajak Penghasilan Indonesia menerapkan prinsip worldwide income[4], sehingga penghasilan dari luar negeri di atas juga merupakan objek Pajak Penghasilan Indonesia.

Dalam pengenaan Pajak Penghasilan, dikenal 2 (dua) jenis subjek pajak[5] yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri (disingkat SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). SPDN terdiri dari SPDN Orang Pribadi dan SPDN Badan.

SPDN Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sementara itu SPDN Badan adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

SPLN adalah kebalikan dari SPDN dalam arti orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan suatu tahun pajak tidak berada di Indonesia dan tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

SPLN yang berbentuk badan adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Kedua kelompok di atas (SPLN Orang Pribadi dan SPLN Badan) baru bisa disebut SPLN apabila mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Dilihat dari cara mendapatkan penghasilannya dari Indonesia, SPLN ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis. Pertama adalah SPLN yang mendapatkan penghasilan dengan memiliki tempat usaha tetap di Indonesia. Tempat usaha tetap ini biasa disebut Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kedua, SPLN yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia. Kedua bentuk SPLN ini selanjutnya disebut SPLN BUT dan SPLN Non BUT.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh SPLN (baik orang pribdai atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Suatu Bentuk Usaha Tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business), yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Perwujudan BUT dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Penghasilan yang menjadi objek pajak bagi BUT, sebagaimana di dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPh, terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

  1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
  2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
  3. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara Bentuk Usaha Tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Penghasilan BUT yang pertama adalah penghasilan sebenarnya BUT dari harta yang dimiliki atau dikuasainya di Inonesia. Penghasilan yang kedua merupakan penerapan force of attraction rule di mana walaupun penghasilan ini adalah penghasilan kantor pusat BUT di luar negeri, tetapi karena berasal dari penjualan atau pemberian jasa yang sejenis dengan yang dilakukan BUT, maka penghasilan ini ditarik sebagai penghasilan BUT nya di Indonesia.

Penghasilan yang ketiga merupakan penerapan atribusi karena hubungan efektif di mana jika kantor pusat BUT menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga, dividend dan royalty dari suatu perusahaan di Indonesia dan perusahaan ini mempunyai hubungan efektif dengan BUT, maka penghasilan ini akan distribusi juga kepada BUT di Inonesia. Tidak ada definisi kelas tentang hubungan efektif ini namun demikian, hubungan yang efektif ini bisa digambarkan sebagai hubungan ketergantungan atau hubungan yang saling menguntungkan antara BUT dan perusahaan yang memberikan dividen, bunga atau royalty kepada kantor pusat BUT.

Selain tunduk kepada ketentuan umum tentang pengurang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh, biaya bagi BUT juga diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) UU PPh.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU PPh, biaya-biaya yang terkait dengan penerapan force of attraction rule dan atribusi hubungan efektif dapat dibiayakan oleh BUT. Sementara itu berdasarkan  Pasal 5 ayat (3) biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh SPLN yang tanpa melalui BUT di Indonesia merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26. Dilihat dari cara pemotongannya, jenis penghasilan yang menjadi objek withholding tax PPh Pasal 26 ini adalah:

  1. Penghasilan Dengan Tarif 20% dari bruto. Penghasilan yang termasuk kelompok ini adalah dividen, bunga, sewa, royalty, imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, uang pension, premi swap dan keuntungan pembebasan hutang.
  2. Penghasilan Dengan Tarif 20% dari Perkiraan Penghasilan Neto. Termasuk dalam kelompok ini adalah capital gain atas penjualan atau pengalihan harta di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Termasuk dalam kelompok ini adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh.
  3. Penghasilan Branch Profit Tax dari BUT. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

SUMBER-SUMBER HUKUM PAJAK INTERNASIONAL YANG BERLAKU DI INDONESIA

Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam bukunya Hukum Pajak Internasional Indonesia menyebutkan bahwa ada beberapa sumber hukum pajak internasional, yaitu:

  1. Hukum Pajak Nasional/Unilateral yang mengandung unsur asing, dalam hal ini diambil contoh dari undang-undang PPh dan undang-undang PPN.
  2. Traktat, yaitu kaedah hukum yang dibuat menurut perjanjian antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Perjanjian yang sifatnya multilateral yaitu, Indonesia terikat dalam Perjanjian Perpajakan dengan model Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), maupun model United Nations (UN) yang merupakan acuan dalam rangka perundingan perjanjiann penghindaran pajak berganda.
  3. Keputusan Hakim Nasional atau Komisi Internasional tentang pajak-pajak internasional. Keputusan hakim maupun komisi internasional yang memberikan putusan yang menyangkut adanya unsur internasional merupakan sumber hukum yang sifatnya mengikat juga bagi hukum pajak indonesia.

Sedangkan Santoso Brotodihardjo, S.H. dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak menyatakan bahwa sumber-sumber formal dari hukum pajak internasional, yaitu:

  1. Asas-asas yang terdapat dalam hukum antar negara (asas-asas ini dapat disimpulkan dari peraturan-peraturan dalam hkum antar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak).
  2. Peraturan-peraturan unilateral (sepihak) dari setiap negara yang maksudnya tidak ditujukan kepada negara lain, seperti ”pencegahan pengenaan pajak berganda” (yang disebut di muka).
  3. Traktat-traktat (perjanjian) dengan negara lain seperti:
  4. Untuk meniadakan/menghindarkan pajak berganda.
  5. Untuk mengatur pelakuan fiskal terhadap orang-orang asing.
  6. Untuk mengatur soal pemecahan laba (winstsplitsing), di dalam hal suatu perusahaan/seseorang mempunyai cabang-cabang/sumber-sumber pendapatan di negara asing.
  7. Untuk saling memberi bantuan dalam pengenaan pajak lengkap dengan pemungutannya, termasuk juga usaha untuk memberantas evasion fiscale, yang dapat terjelma dalam saling memberi keterangan-keterangan tentang adanya Tatbestand dengan segala detailnya yang diperlukan untuk penetapan pajaknya.
  8. Untuk menetapkan tarif-tarif douane.

Sumber-sumber pajak internasional tersebut terlalu luas, sehingga apabila dipersempit dengan yang hanya terkait dengan Negara Indonesia, maka sumber-sumber tersebut antara lain:

Kaedah hukum pajak nasional / unilateral yang mengandung unsur asing, antara lain:

  1. Peraturan Perpajakan Nasional yang mengatur P3B (Pasal 32 A UU PPh) tentang ”pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak”;
  2. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 2 UU PPh) tentang : Subjek Pajak Luar Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
  3. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 3 UU PPh) tentang : Tidak Termasuk Subjek Pajak;
  4. Peraturan perpajakan Nasional (Pasal 5 (2) UU PPh) tentang : Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 3 UU PPh) tentang Tidak Termasuk Subjek Pajak Bentuk Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 3 UU PPh) tengang TidakTermasuk Subjek Pajak Usaha tetap.;
  5. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 18 UU PPh) tentang Hubungan Istimewa, Bilamana Terdapat Ketidakwajaran dalm Perpajakan;
  6. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 24 UU PPh) tentang Kredit Pajak Luar Negeri;
  7. Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 26 UU PPh) tentang Pemotongan Pajak atas Su bjek Pajak Luar Negeri yan memperolrh penghasilan dsri Indonesia.

Kaedah – kaedah yang berasal dari traktat :

  1. Perjanjian Bilateral;
  2. Perjanjian ini diwujudkan dengan adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yang sampai ditulisnya buku ini sudah ada 56 P3B;
  3. Perjanjian multilateral, perjanjian ini seperti Konvensi Wina.

Keputusan Hakim Nasional atau komisi internasional tentang pajak-pajak internasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya putusan pengadilan pajak yang menyangkut tentang perpajakan internasional, atau Keputusan Pengadilan Internasional Den Haag yang memuat soal-soal perpajakan.

Dalam pembagian hak pemajakan kepada suatu negara, tax treaty yang dikembangkan oleh OECD Model cenderung untuk memberikan hak pemungutan pajak sebanyak mungkin kepada negara domisili. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan yang ada dalam distributive rules dimaksudkan untuk membatasi hak pemajakan negara sumber.

Makna Terminologi “Shall be Taxable Only in..” dan “Maybe Taxed in”

Dalam model tax treaty yang dikembangkan oleh OECD, terminologi yang dipergunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan hanya diberikan kepada satu negara yang biasanya diberikan kepada negara di mana subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri (residence state) adalah “shall be taxable only in…”. Dengan demikian, jika hak pemajakan tersebut hanya diberikan kepada suatu negara maka negara lainnya tidak boleh untuk mengenakan pajak. Jadi, isu pemajakan berganda atas suatu penghasilan yang diatur melalui penggunaan terminologi ini seharusnya tidak akan terjadi karena hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada negara domisili dan negara sumber dilarang untuk mengenakan pajak.

Di sisi lain, terminologi yang dipergunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan dibagi antara negara domisili dan negara sumber adalah “may be taxed in…”. Makna terminologi tersebut adalah negara sumber juga dapat mengenakan pajak. Jadi, disamping negara domisili berhak untuk mengenakan pajak, negara sumber juga dapat mengenakan pajak. Apabila masing-masing negara mengenakan pajak maka terdapat isu pemajakan berganda. Untuk menghindari adanya pemajakan berganda maka negara domisili diwajibkan untuk memberikan keringanan pajak berganda melalui mekanisme tax credit method atau income exemption method (tergantung kepada ketentuan domestik negara domisili).

Negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan di OECD Model Convention dapat merasakan manfaat yang sangat menguntungkan khususnya dalam hal permasalahan perpajakan internasional. Hubungan resiprokal yang baik pun dapat mendorong investasi dua arah dari negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan OECD Model Convention.

Perlu kemauan pemerintah yang kuat dan lobi-lobi secara berkala dengan negara-negara lain. Khususnya negara-negara yang telah menjadi bagian dari OECD countries dalam menjalin kerja sama di bidang perpajakan serta menghapus peraturan-peraturan perpajakan yang memberatkan investor serta mengintrospeksi Tax Treaty dengan negara-negara yang digolongkan sebagai Tax Haven.

Keuntungan yang akan diperoleh oleh Indonesia dengan masuk dalam keanggotaan OECD adalah Indonesia dapat mengembangkan kerja sama dalam hal perpajakan internasional melalui Tax Treaty dengan negara-negara lain. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan interest atau pun dividen dari suatu perusahaan multinasional dapat lebih jelas terlihat dan menghindarkan Indonesia dari permasalahan-permasalahan perpajakan internasional.

Adanya kepastian dalam peraturan perpajakan merupakan hal yang sangat dicari oleh para investor di seluruh dunia. Dengan jelasnya peraturan perpajakan internasional yang dibangun oleh Indonesia dengan negara lain melalui Tax Treaty yang sesuai dengan ketentuan dalam OECD memberikan peluang yang sangat luas bagi pengusaha mana pun. Terutama dari negara-negara maju untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.

Betapa mirisnya melihat kerja sama Indonesia dengan negara lain dalam hal Tax Treaty yang hanya dilakukan dengan kurang lebih 56 negara. Bila dibandingkan dengan Luxemburg yang merupakan negara mini di Eropa dan memiliki kerja sama dengan lebih dari 100 negara di dunia. Hal ini membuat negara tersebut menjadi kaya dengan investasi dan masuknya dana asing yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi makro negara tersebut.

Dengan makin banyaknya negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam Tax Treaty dan aliran investasi yang terus mengalir ke Indonesia diharapkan akan memberikan suatu domino effect terlebih dalam hal pertumbuhan Ekonomi, penekanan jumlah pengangguran di Indonesia, peningkatan pemasukan daerah khususnya dari sektor pajak daerah, dan secara umum dapat menaikkan ekonomi makro Indonesia.

Standar pajak internasional dalam model OECD mensyaratkan keterbukaan suatu negara untuk melakukan pertukaran informasi tentang pajak bila diminta oleh dunia internasional yang memiliki perjanjian dengan negara tersebut. Standar yang diusung C-20 ini bertujuan untuk menghindari praktik pemajakan berganda atas transaksi yang lintas batas negara, penghindaran pajak berganda, penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

AKUNTANSI INTERNASIONAL (SOFTSKILL-1)

Review Jurnal Akuntansi Internasional

Disusun oleh:

Lubna Fairuz     [24212249]

Suminar            [27212196]

4EB16


Author Masaud Laga, Megatrend University, Novi Beograd, Serbia
Release 2013
Title Obtacles of Adoption and Implemention of IFRS in Libya
Method Jenis penelitian jurnal adalah studi deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur.
Result

Berdasarkan analisis yang dilakukan, hambatan yang dihadapi dalam adopsi dan implementasi IFRS di Libya yaitu:

1.       Akuntan professional Libya tidak memiliki keterampilan teknis dan pengetahuan yang tidak memadai.

2.       Tidak konsistennya hukum yang berlaku dan kerangka peraturan akuntansi di Libya dengan perkembangan terbaru dari profesi akuntansi.

3.       Lemahnya badan akuntansi professional di Libya

Conclusion

Jurnal ini berguna untuk memahami dan mengeksplorasi pengembangan profesi akuntansi di Libya dan bagaimana akuntansi telah berkembang selama bertahun-tahun di negara tersebut. Adapun tujuan utama dari penelitian ini untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi dalam menghadapi implementasi IFRS di Libya.

Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat berfungsi sebagai masukan yang berguna dalam mengadopsi dan menerapkan IFRS di Libya

1.       Mengadakan pendidikan profesional yang memadai dan pelatihan dibidang akuntansi dengan mengikuti IFRS yang telah berlaku umum di dunia internasional.

2.       Memperkuat badan akuntansi profesional di Libya (LAAA)

3.       Ulasan konsistensi hukum dan kerangka peraturan akuntansi yaitu dengan mengubah hukum yang ada dan kerangka peraturan agar mencerminkan realitas ekonomi dan sosial, dan menghindari kontradiksi dengan perkembangan terbaru dalam profesi akuntansi.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Perbandingan Etika Profesi Akuntan dan Dokter (Revisi)

Kelompok 4

4EB16

Andrianto Chandra                 20212849
Arwinda Widya Putri             21211214
Ghea Puspa Anugrah              23212133
Heru Prasetyo                         23211359
Julio Indra Pratama                 23212993
Maria Stephanie                      24212429
Melisa Maria                           24212545
Nurmala Ekatami                    25212513
Rita Purnama Sari                   26212484
Suminar                                   27212196
Tuti Anggraeni                        27212498

 

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi yang lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini 2003). Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional (Agoes 2004). Etika profesi terdiri dari lima dimensi yaitu :

  • Kepribadian
  • Kecakapan profesional
  • Tanggung jawab
  • Pelaksanaan kode etik
  • Penafsiran dan penyempurnaan kode etik

Bahwa kode etika profesi dari semua profesi yang ada, hampir sama, yakni mematuhi kode etik atau norma-norma yang berlaku. Yang membedakannya adalah profesinya dan norma-norma yang berlaku didalamnya. Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun ditempat kerja. Tujuan kode etik agar profesional dan memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Berikut table perbandingan profesi akuntan dan dokter:

 

NO. ASPEK AKUNTAN DOKTER
1 Profesi Akuntan Publik

 

Dokter
2 Organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
3 Anggota Semua Anggota IAI-KAP Semua Anggota IDI

 

4 Peraturan UU RI No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan

IAPI – Kode Etik Profesi Akuntan Publik  Tahun 2010

 

Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.  221 /PB/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia

 

5 Isi Kode Etik a.     Prinsip Etika

b.     Aturan Etika

c.      Interpretasi Aturan Etika

 

a.       Kewajiban Umum

b.      Kewajiban Kepada Pasien

c.       Kewajiban Terhadap Diri Sendiri dan Teman Sejawat

 

6 Prinsip-Prinsip Kode Etik a.       Prinsip Integritas

b.      Prinsip Objektivitas

c.       Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

d.      Prinsip Kerahasiaan

e.       Prinsip Perilaku Profesional

 

a.     Beneficience

b.     Non Maleficence

c.      Autonomy

d.     Justice

 

7 Prinsip Integritas a.       Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau ketiadaan prinsip.

b.      Kepercayaan publik merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambil

 

a.    Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

b.    Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Kesimpulannya bahwa etika profesi dari semua profesi yang ada, hampir sama, yakni mematuhi kode etik atau norma-norma yang berlaku. Yang membedakannya adalah profesinya dan norma-norma yang berlaku didalamnya. Jadi, persamaan dari kode etik adalah sama-sama suatu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dan perbedaan dari setiap kode etik suatu profesi setiap etika profesi mempunyai kode etik masing-masing dan tersendiri yang dibuat oleh badan yang mengatur etika profesi tersebut. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum, tapi pelanggaran kode etik akan diperiksa oleh majelis kode etik dari setiap profesi tersebut.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Perbandingan Profesi Akuntan dan Dokter (Kelompok 4) Sesi Menjawab Pertanyaan

JANUARY 25, 2016

Menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok.

a. Soal dari kelompok 1 dan 3 (soal sama)

Dari aspek prinsip-prinsip kode etik pada profesi dokter terdapat 4 bagian. Jelaskan keempat bagian tersebut (Beneficience, Non-maleficence, Autonomy dan Justice).

1  Beneficence

Beneficence adalah prinsip bioetik dimana seorang dokter melakukan suatu tindakan untuk kepentingan pasiennya dalam usaha untuk membantu mencegah atau menghilangkan bahaya atau hanya sekedar mengobati masalah-masalah sederhana yang dialami pasien.

Lebih khusus, beneficence dapat diartikan bahwa seorang dokter harus berbuat baik, menghormati martabat manusia, dan harus berusaha maksimal agar pasiennya tetap dalam kondisi sehat. Point utama dari prinsip beneficence sebenarnya lebih menegaskan bahwa seorang dokter harus mengambil langkah atau tindakan yang lebih bayak dampak baiknya daripada buruknya sehingga pasien memperoleh kepuasan tertinggi.

2  Non-maleficence

Non-maleficence adalah suatu prinsip dimana seorang dokter tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dapat memperburuk pasien. Dokter haruslah memilih tindakan yang paling kecil resikonya. “Do no harm” merupakan point penting dalam prinsip non-maleficence. Prinsip ini dapat diterapkan pada kasus-kasus yang bersifat gawat atau darurat.

3  Autonomy

Dalam prinsip ini, seorang dokter wajib menghormati martabat dan hak manusia, terutama hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasien diberi hak untuk berfikir secara logis dan membuat keputusan sesuai dengan keinginannya sendiri. Autonomypasien harus dihormati secara etik, dan di sebagain besar  negara dihormati secara legal. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dibutuhkan pasien yang dapat berkomunikasi dan pasien yang sudah dewasa untuk dapat menyetujui atau menolak tindakan medis.

Melalui informed consent, pasien menyetujui suatu tindakan medis secara tertulis. Informed consent menyaratkan bahwa pasien harus terlebih dahulu menerima dan memahami informasi yang akurat tentang kondisi mereka, jenis tindakan medik yang diusulkan, resiko, dan juga manfaat dari tindakan medis tersebut.

4  Justice

Justice atau keadilan adalah prinsip berikutnya yang terkandung dalam bioetik. Justice adalah suatu prinsip dimana seorang dokter wajib memberikan perlakukan yang adil untuk semua pasiennya. Dalam hal ini, dokter dilarang membeda-bedakan pasiennya berdasarkan tingkat ekonomi, agama, suku, kedudukan sosial, dsb.

Diperlukan nilai moral keadilan untuk menyediakan perawatan medis dengan adil agar ada kesamaan dalam perlakuan kepada pasien. Contoh dari justice misalnya saja: dokter yang harus menyesuaikan diri dengan sumber penghasilan seseorang untuk merawat orang tersebut.

Untuk menentukan apakah diperlukan nilai keadilan moral untuk kelayakan minimal dalam memberikan pelayaan medis, harus dinilai juga dari seberapa penting masalah yang sedang dihadapi oleh pasien. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari pasien, diharapkan seorang dokter dapat berlaku adil.

b. Soal dari kelompok 2

Kan dokter punya atau pernah di sumpah dokter, harus mengutamakan pasien, sedangkan akuntan harus mengutamakan uang. Kalo klien tidak punya uang apakah akuntan (auditor) harus tetap melakukan audit dengan tanpa dibayar?

Untuk profesi akuntan dan dokter itu berbeda.  Kalau akuntan, pada saat sebelum melakukan pekerjaannya sebagai auditor, pihak klien dengan KAP pasti akan melakukan perjanjian kerjasama, dimana pasti ada pasal terkait hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam perjanjian kerjasama itu juga akan tertuang terkait mekanisme atau cara pembayaran fee atas jasa akuntan tersebut.

Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, contohnya pihak klien tidak dapat membayar fee tersebut, maka pihak akuntan dapat melakukan proses hukum saja, tetapi sebelumnya pasti dicari penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu (sebelum menempuh proses hukum). Karena jasa akuntan dengan jasa dokter itu berbeda, kalau akuntan sudah masuk sebagai profesi bisnis, jadi rasa sosial itu bisa dikesampingkan sementara dokter mengutamakan rasa sosial tersebut.

Jadi intinya apabila ada masalah terkait pembayaran fee atas jasa akuntan tidak akan mempengaruhi opini auditnya

Kelompok 4:

Andrianto Chandra                20212849
Arwinda Widya Putri             21211214
Ghea Puspa Anugrah             23212133
Heru Prasetyo                         23211359
Julio Indra Pratama                23212993
Maria Stephanie                     24212429
Melisa Maria                           24212545
Nurmala Ekatami                    25212513
Rita Purnama Sari                   26212484
Suminar                                   27212196
Tuti Anggraeni                        27212498

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TUGAS SOFTSKILL ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Perbandingan Etika Profesi Akuntan dan Dokter

Kelompok 4

4EB16

Andrianto Chandra                 20212849
Arwinda Widya Putri             21211214
Ghea Puspa Anugrah              23212133
Heru Prasetyo                         23211359
Julio Indra Pratama                 23212993
Maria Stephanie                      24212429
Melisa Maria                           24212545
Nurmala Ekatami                    25212513
Rita Purnama Sari                   26212484
Suminar                                   27212196
Tuti Anggraeni                        27212498

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi yang lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini 2003). Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional (Agoes 2004). Etika profesi terdiri dari lima dimensi yaitu :

  • Kepribadian
  • Kecakapan profesional
  • Tanggung jawab
  • Pelaksanaan kode etik
  • Penafsiran dan penyempurnaan kode etik

Bahwa kode etika profesi dari semua profesi yang ada, hampir sama, yakni mematuhi kode etik atau norma-norma yang berlaku. Yang membedakannya adalah profesinya dan norma-norma yang berlaku didalamnya. Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun ditempat kerja. Tujuan kode etik agar profesional dan memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Berikut table perbandingan profesi akuntan dan dokter:

NO. ASPEK AKUNTAN DOKTER
1 Profesi Akuntan Publik

 

Dokter
2 Organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
3 Anggota Semua Anggota IAI-KAP Semua Anggota IDI

 

4 Peraturan UU RI No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008  tentang Jasa Akuntan Publik.

 

Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.  221 /PB/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia

 

5 Isi Kode Etik a.     Prinsip Etika

b.     Aturan Etika

c.      Interpretasi Aturan Etika

 

a.       Kewajiban Umum

b.      Kewajiban Kepada Pasien

c.       Kewajiban Terhadap Diri Sendiri dan Teman Sejawat

 

6 Prinsip-Prinsip Kode Etik a.       Tanggung jawab Profesi

b.      Kepentingan Publik

c.       Integritas

d.      Obyektifitas

e.       Kompetensi

f.        Kerahasiaan

g.       Perilaku Profesional

h.      Standar Teknis

 

a.     Beneficience

b.     Non Maleficence

c.      Autonomy

d.     Justice

 

7 Prinsip Integritas a.       Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau ketiadaan prinsip.

b.      Kepercayaan publik merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambil

 

a.    Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

b.    Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Kesimpulannya bahwa etika profesi dari semua profesi yang ada, hampir sama, yakni mematuhi kode etik atau norma-norma yang berlaku. Yang membedakannya adalah profesinya dan norma-norma yang berlaku didalamnya. Jadi, persamaan dari kode etik adalah sama-sama suatu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dan perbedaan dari setiap kode etik suatu profesi setiap etika profesi mempunyai kode etik masing-masing dan tersendiri yang dibuat oleh badan yang mengatur etika profesi tersebut. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum, tapi pelanggaran kode etik akan diperiksa oleh majelis kode etik dari setiap profesi tersebut.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment