BAB VII KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

Suatu tindakan pemerintah dalam merencakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna menyiapkan, mengarahkan kegiatan ekonomi di indonesia itulah yang dikenal dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi. Berikut beberapa kebijaksanaan pemerintah yang cukup menonjol sejak Orde Baru :

Kebijaksanaan selama periode 1966-1969

Lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur peninggalan pemerintah orde lama serta mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang sangat tinggi

Periode Pelita 1

Kebijakan dalam penyempurnaan tata niaga bidang ekspor dan import serta devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar untuk kestabilan harga bahan pokok,peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, dan penyebaran barang di dalam negeri.

Periode Pelita II

Kebijakan mengenai perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah agar lebih maju dengan penghapusan pajak ekspor dan kebijakan moneter lainnya

Periode Pelita III

Pada periode ini terjadi defisit neraca perdagangan Indonesia akibat diterapkannya proteksi dan quota oleh negara komoditi ekspor indonesia. Jadi kebijakan yang diambil adalah mengenai tata cara pelaksanaan ekspor-impor dan lalu lintas devisa.

Periode Pelita IV

Kebijakan yang lahir pada periode ini adalah untuk meningkatkan ekspor non-migas dengan cara memberantas pungutan liar, mempermudah prosedur kepabean, dan menhapus biaya-biaya siluman serta kebijakan lainnya yang mendukung kenaikan ekspor non-migas

Periode Pelita V

Kebijakan ini diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana pembangunan jangka panjang tahap kedua

A.    KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga. Di indonesia, kebijakan ini dijalankan melalui lembaga keuangan yang disebut Bank Indonesia. Adapun tugas Bank Indonesia yaitu:

  • Membantu pemerintah dalam mengelola dana pemerintah
  • Membantu bank umum dalam operasional dana yang dibutuhkan atau dimiliki
  • Lembaga pengawas keuangan
  • Lembaga pengawas kegiatan ekonomi sektor luar negeri
  • Mencetak uang kartal

Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Kebijakan Moneter Kuantitatif

Dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga sari segi kuantitasnya. Biasanya dijalankan dengan :

  • Operasi pasar terbuka dengan menjual surat surat berharga (SBI)
  • Merubah tingkat suku bunga diskonto
  • Merubah presentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum.

Kebijakan Moneter Kualitatif

Kebijakan ini mengatur dan menghimbau pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya, baik manajemen maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijakan moneter kuantitatif yang sedang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

B.    KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal adalah suatu tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, dan biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan. Kebijakan fiskal dalam perpajakan dibedakan dari beberapa segi.

  • Dilihat dari cara pembayarannya, dibagi menjadi
  • Dilihat dari besar kecilnya pajak yang harus dikeluarkan wajib pajak dapat dibedakan dalam:
  • Pajak langsung : pajak yang pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh pajak kendaraan bermotor.
  • Pajak tidak langsung: pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, seperti pajak pertambahan nilai, cukai rokok, dll.
  • Pajak Regresif : pajak yang besar-kecilnya nilai yang harus dibayarkan, ditetapkan berbanding terbalik dengan besarnya pendapatan wajib pajak.
  • Pajak sebanding : pajak yang besar-kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan.
  • Pajak progresif : pajak yang besar-kecilnya akan ditetapkan searah dengan besarnya pendapatan wajib pajak

Tujuan adanya kebijakan perpajakan:

  • Sumber penerimaan pemerintah paling potensial
  • Pengendali tingkat pengeluaran masyarakat

Alat untuk meratakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat

C.     Kebijakan Moneter dan Fiskal di Sektor Luar Negeri

Dalam sektor luar negeri ini dikenal dua kebijakan yakni:

Kebijakan menekan pengeluaran

Kebijakan ini dilakukan untuk menekan tingkat konsumsi/pengeluaran para pelaku ekonomi biasanya dengan cara menaikkan pajak pendapatan dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Namun kebijakan ini kurang cocok untuk negara dengan tingkat pengangguran cukup tinggi. Karena pembangunan sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Kebijakan memindah pengeluaran

Kebijakan ini hanya sekedar memindahkan pengeluaran pelaku ekonomi pada bidang yang tidak terlalu berisiko memperburuk keadaan. Kebijakan ini ditempuh dengan paksaan seperti :

  • Mengenakan tarif dan qouta sehingga masyarakat memilih produk dalam negeri
  • Mengawasi pemakaian valuta asing

Sedangkan jika kebijakan ini ditempuh dengan cara rangsangan yaitu:

  • Menciptakan rangsangan ekspor
  • Menyetabilkan upah dan harga dalam negeri
  • Melakukan devaluasi

Devaluasi adalah menurunkan nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar. Ini dapat dilakukan apabila:

  • Permintaan komoditi ekspor bersifat elastis.
  • Permintaan komoditi impor bersifat elastis.
  • Kemampuan industri nasional dalam memenuhi adanya peningkatan permintaan ekspor.
  • Negara mitra dagang tidak melalukan kebijakan yang sama.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s