REVIEW I JURNAL “TANAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM”

“TANAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM”

Karya : Julius Sembiring

 

Identitas

Jurnal yang direview adalah sebuah jurnal bidang hukum yang ditulis oleh Julius Sembiring. Jurnal yang berjudul ”Tanah dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”  ini diterbitkan pada Juni 2011 dengan volume 23, No. 2, rentang halaman 237 – 429

Abstrak

Jurnal ini ditulis dengan tujuan mengkaji tata nilai yang melandasi sistem pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah. Terdapat tiga sistem tata nilai yaitu komunalistik, individualistik, dan islam. Indonesia sendiri menggunakan basis tata nilai komunalistik namun tidak juga mengesampingkan basis individualistik. Meskipun demikian, pada kenyataannya Indonesia saat ini lebih pada basis sistem kapitalisme atau liberalisme.

  1. Pendahuluuan

Dalam jurnal ini perspektif yang digunakan adalah filsafat ilmu hukum dengan makna yang bulat dan utuh. Tidak dipisahkan secara makna masing-masing katanya. Dalam tulisan ini dipedomani bahwa filsafat ilmu hukum merupakan terminologi yang digunakan dalam memahami hukum secara realitas utuh dengan menggunakan pendekatan holistik. Dalam hal tersebut ilmu mempunyai konteks nilai (value), pengetahuan (knowledge) dan pengalaman (skills). Nilai inilah yang menjadi dasar atas ilmu dan perwujudan atas hukum yang ada. Dimana hukum mempunyai tujuan untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Objek yang dikaji dalam tulisan ini adalah tanah dari aspek penguasaan dan kepemilikannya. Aspek itulah yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum secara filsafati.

  1. Tanah: Terminologi dan Kedudukan

Tanah, dalam terminology asing disebut dengan land, soil (Inggris), adama (Semit) dan sebagainya. Sedangkan dalam terminologi daerah yaitu siti, bhumi, lemah (Jawa); palemahan (Bali); taneuh, leumah (Sunda); petak, bumi (Dayak); rai (Tetum).  Perbedaan istilah tersebut bukan hanya sekedar karena perbedaan bahasa, namun lebih dari itu karena perbedaan pemaknaan tanah oleh manusia yang menguasai atau menggunakannya. Tanah tidak hanya member fungsi ekonomis, politis tetapi juga makna kultural, identitas, harga diri dan kehormatan. Di atas tanah dibangun ruang sosial, berbagai hubungan dijalin, persaingan terjadi dan politik dikontestasikan.

Dilihat dari perspentif filsafat, tanah mempunyai hubungan sangat fundamental dengan manusia. Tanah adalah sumber ekonomi dan politik di dalam masyarakat dalam pengertian yang lebih luas termasuk pemanfaatannya. Sedangkan dalam kajian sosiologi, tanah merupakan faktor yang menentukan stratifikasi sosial seseorang.

Dalam jurnal ini dapat dipahami bahwa tanah merupakan hal yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait banyaknya aspek sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis, baik dilihat fungsi ekonomi dan sosial yang merupakan tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai tersebut. Dengan demikin perbedaan tempat dan waktu akan berakibat pada adanya perbedaan tata nilai. Hal ini dalam jurnal akan dijelaskan oleh penulis melalui persepektif filsafat ilmu hukum.

Hipotesis yang diajukan bahwa tanah mengandung nilai yang berbeda-beda, tergantung pada tempat dan waktu dimana tata nilai itu tumbuh dan berkembang. Perbedaan tata nilai tersebut mengakibatkan adanya perbedaan sistem pengaturan hukum pemilikan dan penguasaan tanah.            

  1. Tata Nilai dan Tanah

Tata nilai disebut juga dengan adat dan kebudayaan, ideologi atau paradigma. Tata nilai atau kebudayaan tidak yang sama benduknya. Menurut penulis adanya perbedaan tata nilai tersebut dapat menjadi sumber peselisihan, pertentangan, pergeseran, permusuhan, perkelahian bahkan peperangan. Alhasil pertentangan tersebut memunculkan perbedaan penguasaan tanah dalam sejarah kehidupan manusia sesuai dengan sistem ideologi hukum tanah masing-masing. Pengaturan masing-masing sistem ideologi tersebut atas tanah dapat dilihat pada Ragaan berikut:

Ragaan 1. Tanah dalam Berbagai Sistem Tata Nilai

Sistem

Pemilikan

Eksploitasi

Keuntungan

Kapitalisme

Pribadi

Tinggi

Pribadi

Feodalisme

Pribadi

Sedang

Pribadi/Kolektif

Sosialisme

Kolektif

Nihil

Kolektif

Islam

Allah

Terbatas

Kolektif

 

Table di atas menggambarkan bahwa dalam sistem kapitalis, tanah dimiliki secara pribadi (oleh pemodal) yang melakukan eksploitasi tinggi demi meraih keuntungan pribadi. Oleh karena itu tanah senantiasa menjadi rebutan yang kadang menimbulkan kekerasan.

Dalam sistem feodal, tanah dimiliki secara pribadi (oleh raja dan bangsawan), tapi eksploitasi tidak terlalu tinggi. Sistem feodal memaknai tanah sebagai alat untuk meningkatkan status sosial serta legitimasi kekuasaan ketimbangan alat mencari keuntungan pribadi. Tanah juga dimanfaatkan sebagai tujuan kolektif untuk kebesaran kerajaan.

Dalam sistem sosialis tanah dimiliki secara kolektif. Dapat dikatakan bahwa nilai eksploitasi dalam ideologi ini hamper nihil atau nol. Hal ini dikarenakan semua hasil tanah akan dikembalikan secara kolektif untuk kepentingan masyarakatnya.

Sedangkan dalam islam, tanah, termasuk langit dan bumi dan segala isinya, menjadi milik Allah SWT. Tanah merupakan karunia dari Allah yang tidak terikat dan bersifat universal semuanya diperuntukan untuk dimanfaatkan oleh umum dan berguna bagi seluruh umat.

 

  1. Tanah dalam Tata Nilai Nasional

Indonesia menganut ideologi Pancasila yang mengandung tata nilai kolektivitas sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Tata nilai ini menolak dengan tegas paham individualisme, namun tetap mewadahi berbagai golongan dan paham yang ada di Indonesia. Tata nilai kolektivitas tersbut dijadikan landasan dalam penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tata nilai kolektivitas tersebut lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada individu. Nilai kolektivitas tersebut konsekuensinya kurang memberikan peluang bagi kepentingan individu untuk berkembang karena kepentingan bersama harus lebih didahulukan.

Tata nilai kolektivitas yang dijadikan landasan dalam penyusunan UUPA tersebut sesuai dengan hasil penelitian van Vollenhoven. Van Vollenhoven menyatakan bahwa diseluruh wilayah Indonesia terdapat 19 kelompok besar lingkaran hukum adat (rechtskring) yang bercirikan kolektivitas, sesuatu yang membedakannya dari lembaga hukum yang ada di Eropa. Ciri kolektivitas tersebut disebut dengan beschikkingsrecht.

Beschikkingsrecht merupakan hak yang dipunyai oleh sebuah masyarakat hukum (rechtsgemeenschap). Anggota suatu masyarakat hukum mempunyai hak untuk mengusahkannya, dan kewenangan mengusahakan itu dibatasi oleh kepentingan umum semasyarakat hukum tersebut.

Dengan demikian dalam jurnal dapat dikatakan pola kolektivitas di Indonesia mengakui adanya hak individu namun tetap dibatasi oleh nilai kolektivitas.

 

 

  1. Penutup

Dalam jurnal dapat disimpulkan, tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat tetapi penguasaan tanah harus disesuaikan dengan tata nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat tersebut. Indonesia memilih untuk menganut ideologi Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam ideologi Pancasila ini berdasarkan nilai kolektivitas yang mengakui hak individual atas tanah.

Akan tetapi dalam perkembangannya, tata nilai tersebut mengalami benturan berbagai tata nilai lain, khususnya individualism yang akan mengakibatkan ketimpangan dan ketidakserasian agrarian. Oleh karena itu butuh peran serta lebih Pemerintah Negara  sebagai regulator penguasaan tanah sebagai upaya penguatan tata nilai agraria yang sesuai dengan ideologi bangsa.

 

Daftar Pustaka

 

Ali, Zainudin, 2009, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Berens, E. M., 2010, kumpulan Mitologi dan Legenda Yunani & Romawi, Penerbit Bukune, Jakarta.

Budiman, Arif, “Fungsi Tanah dalam Kapitalisme”, dalam Jurnal Analisis Sosial, Edisi 3/juli 1996.

Burns, Peter, “Adat yang Mendahului Semua Hukum” dalam Davidson, Jamie S., (penyunting), 2010, Adat dalam Politik Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta dan KITLV, Jakarta.

Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, 2008, Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Erari, Karel Phil, 1999, Tanah Kita, Hidup Kita, Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai poersoalan Teologis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Fasseur, C., “Dilema Zaman Kolonial: van Vollenhoven dan Perseteruan antara Hukum Adat dan Hukum Barat di Indonesia” dalam Davidson, Jamie S., Henley, David dan Moniaga, Sandra (penyunting), 2010, Adat dalam Politik Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta dan KITLV, Jakarta.

Friedrich, Carl Joachim, 2008, Filsafat Hukum. Perspektif Historis, Nusa Media, Bandung.

Gazalba, Sidi, 1973, Sistematika Filsafat Buku Kesatu, Pengantar Kepada Dunia Filsafat, Bulan Bintang, Jakarta.

                                   , 2002, Sistematika Filsafat Buku Keempat, Pengantar Kepada Teori Nilai, Bulan Bintang, Jakarta.

Hoovelt, Ankie M. M. 1985, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Penerbit Rajawali, Jakarta.

Hatta, Mohammad, 1980, Alam Pikiran Yunani, P.T Tinta Mas Indonesia, Jakarta.

Ismail, Nurhasan, 2007, Perkembangan Hukum Pertanahan. Pendekataan Ekonomi Politik, Penerbit HuMa Jakarta bekerjasama dengan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.

Koesnoe, M., 2008, Hukum Adat Tentang Tanah, Ubaya Press, Surabaya.

Lukito, Ratno, 2008, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler. Studi tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Pustaka Alvabet, Jakarta.

Mahadi, 2003, Falsafah Hukum. Suatu Pengantar, Alumni, Bandung.

Mahasari, Jamaluddin, 2008, Pertanahan dalam Hukum Islam, Gama Media, Yogyakarta.

Notonagoro, 1984, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Binacipta, Jakarta.

Nugroho, Tarli, “Mubyarto dan Ilmu Ekonomi yang Membumi” dalam Lutfhi, Ahmad Nashih, Tohari, Amien, Nugroho, Tarli, 2010, Pemikiran Agraria Bulaksumur.Telaah awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun dan Mubyarto, STPN Press, Yogyakarta.

Purwadi dalam http://tunggakjarakmrajak.blogspot.com/2010/05/ajaran-filsafat-jawa.html. Diakses 10 Oktober 2010.

Rahardjo, Sajipto,1991, Ilmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

                                   , 2010, Sosiologi Hukum Perkembangan, Methode dan Pilihan Masalah, GENTA Publishing, Yogyakarta.

Rahman, Afzalur, 1995, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II, PT. Dana Bakti Wakaf. Yogyakarta.

Salman, Otje S, 2009, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), P.T. Refika Aditama, Bandung.

Sembiring, Julius, 2009, 1000 Peribahasa Daerah Tentang Tanah/Pertanahan di Indonesia, STPN Press, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1997, Sosiologi. Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soetiksno, 2008, Filsafat Hukum, Bagian I, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudjito, “Paradigma Holistik Dalam Ilmu Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum sebagai Genuine Sciene” dalam Mimbarhukum, JurnalBerkalaFakultas Hukum UGM, No. 50/VI/2005, Edisi Juni 2005.

                                   , Materi Kuliah Filsafat Ilmu Hukum dalam Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, tanggal 4 dan 12 Oktober 2010.

Suseno, Franz Magnis, 2005, Pemikiran Karl Marx. Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syam, Firdaus, 2007, Pemikiran Politik Barat. Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3 Bumi Ksara, Jakarta.

Tafsir, Ahmad, 2009, Filsafat Ilmu. Mengurangi Ontologi, Epistemologi dan AKsiologi Pengetahuan, Penerbit P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N. dan Hage, Markus Y., 2010, Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Gentang Publishing, Yogyakarta.

Tauchid, Mocahammad, 2009, Masalah Agraria. Sebagai masalah Penghidupan dan kemakmuran Rakyat Indonesia. STPN Press. Yogyakarta.

Tim Dosen Filsafat Ilmu, Fakultas Filsafat UGM, 2010, Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan ILmu Pengetahuan, Liberty, Yogyakarta.

Von Schmid, JJ., 1998, ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, P.T. Pembanguan, Jakarta.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 1995, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional. Dinamika Soial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. P.T Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/perspective, diakses pada 10 Oktober 2010.

Winoto, Joyo, 2006, Laporan Seminar Nasional “Penataan Ulang Ruang Kelola Sumber Daya Agraria Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Daya Dukung Lingkungan dan Kemakmuran Rakyat” Panitia Seminar Nasional, Univesitas Jember tanggal 19 April 2006.

Wiradi, Gunawan, “Jangan Perlakukan Tanah Sebagai Komoditas”dalam Jurnal Analisi Sosial Edisi 3/JUli 1996.

                                   , 2009, Seluk Beluk Masalah Agraria. Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, STPN Press, Yogyakarta.

Yamin, Muhammad, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jajasan Prapanca.

 

Nama Anggota Kelompok (2EB16)

Lubna Fairuz (24212249)

Rita Purnama Sari (26212484)

 Suminar (27212196)

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s