RIVIEW III JURNAL “PERMASALAHAN YURIDIS YANG TIMBUL TERKAIT LISENSI MEREK TERKENAL”

“PERMASALAHAN YURIDIS YANG TIMBUL TERKAIT LISENSI MEREK TERKENAL”

Agung Sujatmiko”

Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Jalan Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya, Jawa Timur 60222

 

Intisari

Hak Ekslusif pada hak atas merek termasuk hak untuk member izin pada orang lain untuk menggunakan merek. Hak pemberian izin tersebut merupakan perjanjian lisensi. Diperlukan dua prinsip utama hokum kontrak, yakni prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik untuk menegakan kontrak yang disepakati. Penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merekdiperlukan mengingat keberlangsungan pelaksanaan perjanjian. Lisensi merek sangat tergantung pada niat baik para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Penguatan terhadap kedua prinsip itu dapat tercapai manakala para pihak secara jujur dan penuh tanggungjawab melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

Kata Kunci : hak merek, lisensi, perjanjian.

  1. Pendahuluan

 

Hak merek sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki fungsi yang penting dalam dunia perdagangan karena hak ini bukan hanya merupakan pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga berfungsi sebagai alat untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar konsumen.

 

Sebagai bagian dari HKI, hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat eksklusif dan monopolistik dimana hanya pemilik hak yang dapat melaksanakan dan menikmati hak khusus ini sedangkan orang lain tidak boleh menggunakannya tanpa ijin.

Perlindungan terhadap merek terkenal sangat diperlukan karena untuk menjadikan suatu merek menjadi terkenal tidaklah mudah butuh waktu yang lama, biaya yang besar, dan pelisensian diberbagai negara untuk menjadi merek yang terkenal contohnya Coca Cola dari AS memerlukan waktu 100 tahun untuk menjadi well-known, Toyota dan McDonald masing-masing memerlukan waktu 30 dan 40 tahun untuk menjadi well-known.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada hak merek yang bersifat khusus (exclusive). Hak kebendaan yang bersifat monopoli dapat dipakai oleh orang lain dengan ijin dari pemilik merek yang dalam prakteknya ijin itu berupa pemberian lisensi melalui perjanjian lisensi (licensing agreement).

 

Agar terbentuknya perjanjian lisensi yang dapat dijadikan pedoman dan dasar bagi para pihak maka diperlukan penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagai prinsip utama dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal. Apabila implementasi kedua prinsip lemah maka perjanjian lisensi berjalan dengan tidak sebagaimana mestinya begitupun sebaliknya apabila kedua prinsip tersebut kuat maka perjanjian lisensi akan memberikan manfaat yang signifikan kepada para pihak sehingga tujuan perjanjian lisensi dapat tercapai.

 

 

  1. Pembahasan

 

  1. Masalah-Masalah Yang Timbul

Prinsip Pacta Sunt Servanda yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (B.W) menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Aturan ini bersifat memaksa karena apabila tidak ditaati akan berpotensi menimbulkan sengketa hukum hal itu dipertegas dalam pasal 1338 (2) B.W yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu.

 

Beberapa hal yang menyebabkan persoalan dalam lisensi merek terkenal :

  1. Pemutusan Perjanjian secara sepihak ditengah jalan, merupakan salah pemicu persoalan dalam perjanjian lisensi karena akan merugikan pihak yang lain (terutama jika dilakuakan oleh pihak pember lisensi). Beberapa alasan yang bisa diajukan oleh pemberi lisensi sebagai dasar pembatalan perjanjian lisensi secara sepihak diantaranya :
  • Penerimaan lisensi tidak membayar royalti sebagaimana yang diperjanjikan
  • Penerima lisensi memproduksi barang di luar jumlah yang diperjanjikan
  • Penerima lisensi memproduksi barang diluar wilayah yang ditentukan
  • Penerima lisensi terus memproduksi barang atau jasa meskipun kontrak lisensinya telah berakhir

Alasan bagi penerima lisensi untuk meminta pembatalan perjanjian lisensi :

  • Penarikan secara sepihak jumlah royalti yang harus dibayarkan
  • Pembatasan jumlah produk yang boleh diproduksi oleh penerima lisensi
  • Pembatasan wilayah keberlakuan perjanjian lisensi

Seperti halnya pelaksanaan kontrak lisensi di AS dan negara-negara Uni Eropa selalu mencantumkan ketentuan mengenai pembatalan perjanjian di tengah jalan supaya masing-masing pihak mengetahui dan memahaminya.

  1. Masalah penggunaan merek baru oleh penerima lisensi ditengah masa berlaku perjanjian lisensi. Keberadaa merek baru yang digunakanpada produk barang yang sama bisa mengurangi penjualan produk barang atau jasa yang menggunakan merek yang dilisensikan sehingga merugikan pemberi lisensi.
  2. Masalah dimana mantan penerima lisensi memproduksi barang/jasa di bawah merek lain namun sebenarnya berkualitas sama persis dengan barang/jasa yang pernah dilisensikan oleh mantan pemberi lisensi. Perjanjian lisensi sebenarnya rawan terhadap sengketa jika tidak dibut secara lengkap dan terbuka. Agar perjanjian lisensi berjalan dengan lancar dan tidak merugikan salah satu pihak, perjanjian tersebut harus dibuat secara adil dan terbuka. Jika tidak dilaksanakan dengan itikad baik akan terjadi sengketa diantara para pihak seperti yang telah terjadi dalam kasus merek Good Year yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan No.019K/N/HaKI/2004 tertanggal 15 Februari 2005.

 

Daftar Pustaka

 

A. Buku

Fitzgerald, Anne, et al., 2004, Intellectual Property in Principle, Law Book Co., Sydney.

Jened, Raluni, 2007, Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Ekslusif, Airlangga University Press, Surabaya.

B. Artikel Jurnal

Franklyn, David J., “The Apparent Manufacturer Doctrine, Trademark Licensor and the Third Restatement of Torts”. Case Western Reserve Law Riview, Vol 49, Summer 1999.

 

 

C. Hasil Penelitian

Simamora, Yohanes Sogar, 2005, Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Disertai, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

D. Artikel Internet

Purwandoko, Prasetyo Hadi, “ProblematikaPerlindungan Merek di Indonesia”. http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/, diakses 21 Januari 2012

 

Nama Anggota Kelompok (2EB16)

Lubna Fairuz (24212249)

Rita Purnama Sari (26212484)

Suminar (27212196)

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s