TUGAS SOFTSKILL 1


Arti Penting Koperasi Indonesia

Pelopor Koperasi di Indonesia

Perkembangan Koperasi di Indonesia

Oleh:

Nama                         : SUMINAR

NPM               : 27212196

Kelas              : 2EB23

 

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2015

BAB I

Arti Penting Ekonomi Koperasi

Ekonomi Koperasi terdiri dari dua kata yaitu “ekonomi” dan “koperasi”. Kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau rumah dan “nomos” yang berarti aturan. Jadi secara garis besar ekonomi dapat diartikan sebagai “aturan rumah tangga”. Secara teoritis ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya kelangkaan, hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang maupun jasa).

Kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris “Cooperation” yang terdiri dari dua kata, yaitu “Co” yang artinya bersama dan “Operation” yang artiya bekerja. Jadi secara harfiah koperasi berarti bekerja sama. Koperasi dapat didefinisikan sebagai asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan kegiatan ekonomi koperasi (usaha koperasi) atas dasar prinsip-prinsip koperasi, nilai dan jati diri koperasi sehingga mendapat manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui usaha bersama yang dimodali, dikelola dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Dari pengertian diatas disebutkan bahwa koperasi adalah “asosiasi orang-orang”, dapat diartikan koperasi adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang merasa senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama. Atau dengan pengertian lain koperasi adalah badan usaha atau usaha bersama yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi juga berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya, dari penjelasan diatas dapat diartikan tujuan koperasi adalah memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada anggotanya dibandingkan dengan sebelum anggota koperasi tersebut bergabung dengan koperasi.

Koperasi dibentuk sebagai usaha bersama yang dibangun dengan modal bersama. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan penyisihan sisa hasil usaha. Selain itu, bantuan dari pihak luar, seperti  pemerintah ataupun swasta. Koperasi merupakan organisasi yang bersifat terbuka dan sukarela. Tujuan koperasi yaitu meningkatkan  kesejahteraan anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota koperasi mempunyai kewajiban. Kewajiban yang dimaksud ialah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia Kemajuan dalam pembangunan koperasi dapat ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota, kekayaan koperasi, dan banyaknya usaha. Secara umum, koperasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun masih terdapat beberapa kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha. Peran koperasi di Indonesia sangatlah penting, dari pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian dan menciptakan pasar baru. Pemanfaatan koperasi secara maksimal dan optimal diharapkan akan menciptakan perekonomian nasional yang selaras dengan pertumbuhan koperasi tersebut. Mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi, menaikan pendapatan rumah tangga dan juga memperkecil tingkat kemiskinan masyarakat.

BAB II

Pelopor Koperasi di Indonesia

Meski sering mendengar kata koperasi, tapi hampir dapat dipastikan hanya sedikit yang tahu sejarah dan siapa pelopor berdirinya koperasi Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia berawal pada tahun 1896, ketika ada seorang pamong praja bernama Patih R. Aria Wiria Atmaja berhasil mendirikan bank khusus pegawai negeri.

Tujuan dari pendirian bank ini adalah untuk membantu mereka yang ketika itu sering mendapat masalah keuangan gara-gara terjerat hutang. Dalam perkembangan selanjutnya usaha mulia ini diteruskan oleh De Wolfvan, yang mempunyai jabatan sebagai asisten residen Belanda. Oleh De Wolfman, bank yang sebelumnya diberi nama Bank Pertolongan Tabungan diganti jadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Tujuannya agar bank tersebut tidak hanya membantu para pegawai negeri. Namun juga bisa melakukan hal yang sama pada kaum petani yang ketika itu sedang menghadapi masalah yang sama pula.

Selain mengelola bank, De Wolfvan juga berusaha mendirikan koperasi. Tetapi pendirian koperasi tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah Belanda. Mereka merasa khawatir bila koperasi tersebut akan dijadikan sebagai media gerakan politik dan perlawanan pada pemerintah kolonial. Selain itu Belanda juga beralasan belum ada lembaga atau instansi yang mengurus koperasi serta tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pendirian koperasi. Meski demikian perintisan pendirian koperasini ini tetap berlanjut.

Usaha ini baru mendatangkan hasil setelah Indonesia berhasil memerdekakan diri. Pada tanggal 12 Juli 1947, gerakan koperasi di Indonesia menggelar sebuah kongres koperasi di Tasikmalaya Jawa Barat. Hari penyelenggaraan kongres tersebut kemudian dijadikan sebagai hari Koperasi Indonesia.

Pelopor Pendirian Koperasi Indonesia

Melihat perjalanan sejarah tersebut, apabila ada pertanyaan lagi tentang siapa pelopor berdirinya koperasi Indonesia, mungkin dapat dijawab dengan menyebut nama Patih R. Aria Wiria Atmaja dan De Wolfvan. Namun setelah itu masih ada beberapa tokoh lain seperti Dr. Sutomo yang andil dan peranan cukup besar dalam gerakan koperasi di Indonesia.

Hanya memang dari semua nama-nama yang disebut di atas, tokoh yang paling sering mendapatkan julukan sebagai bapak koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta. Beliau mempunyai tingkat perhatian yang sangat tinggi atas kesusahan yang dialamo masyarakat kecil. Kondisi ini mendorongnya untuk mengawali gerakan koperasi. Selain itu, Wakil Presiden pertama Indonesia ini juga aktif merumuskan pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen) khususnya pada ayat pertama yang menyatakan bahwa koperasi merupakan usaha bersama yang didasarkan atas asas kekeluargaan.

Rasa ketertarikan Muhammad Hatta pada koperasi semakin bertambah tinggi usai mengunjungi Negara Denmark pada tahun 1930. Menurut beliau, koperasi bukanlah merupakan lembaga usaha yang antipasar. Namun koperasi harus punya peran dalam memberi bantuan pada masyarakat sehingga sistem kerjanya menyesuaikan diri dengan sistem pasar.  Pandangan inilah yang membuat Muhammad Hatta jadi nama yang paling sering disebut ketika ada orang yang bertanya tentang pelopor koperasi Indonesia.

BAB III 

Perkembangan Koperasi di Indonesia

 Awal Pertumbuhan Koperasi Indonesia

Tahun Uraian
Tahun 1896

 

Raden Aria Wiriatmadja, seorang patih di Purwokerto menjadi pelopor koperasi di Indonesia dengan mendirikan koperasi simpan pinjam pada kisaran tahun 1896. Dapat dikatakan bapak pelopor koperasi Indonesia adalah Raden Aria Wiriatmadja.

Kemudian sistem koperasi yang dikembangkan Raden Aria Wiriatmadja diteruskan oleh De Wolf Van Westerrode, asisten Resimen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ia belajar ketika sedang mengunjungi Purwokerto dalam rangka tugasnya. Ketika De Wolf Van Westerrode kembali ke Jerman dan mempelajari koperasi simpan pinjam untuk tani dan koperasi simpan pinjam untuk buruh lalu ia mengembangkan sistem koperasi simpan pinjam Raden Aria Wiriatmadja sehingga waktu itu, sistem koperasi kita mengenal sistem koperasi simpan pinjam lumbung untuk kaum tani dan koperasi simpan pinjam untuk kaum buruh.

1908 – 1911 Pada tahun-tahun jangka 1908 hingga 1911, dua organisasi besar di Indonesia pada waktu itu, Budi Utomo dan Sarekat Islam menganjurkan berdirinya koperasi yang menyediakan keperluan sehari-hari masyarakat.
1915 hingga akhir tahun 1930

 

Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1915 mengeluarkan Ketetapan Raja no. 431 yang berisikan tentang akta pembentukan koperasi.

Sekitar tahun 1918, K.H. Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang mendirikan koperasi bernama ‘Syirkatul Inan’ atau disingkat SKN yang beranggotakan 45 orang. Inilah koperasi yang pertama kali mendeklamirkan bahwa koperasi ini berbasis atas ajaran agama Islam.

Pada tahun 1920, Ketetapan Raja no. 431/1915 dinilai memberatkan dalam berdirinya koperasi. Praktis banyak reaksi bermunculan akibat pernyataan ini sehingga oleh Dr. J.H. Boeke membentuk ‘Komisi Koperasi’ yang tugasnya meneliti kebutuhan masyarakat pada waktu itu untuk berkoperasi.

Pada tahun 1927, Dr. Soetomo yang pelopor pendirinya organisasi Budi Utomo mendirikan ‘Indonsische Studieclub’ yang membahas tentang masalah Peraturan Perkoperasian sehingga terciptalah waktu itu Peraturan Perkoperasian untuk masyarakat pribumi (Bumi Putera).

Kegiatan serupa dilakukan pula oleh Partai Nasional Indonesia dibawah pimpinan Ir. Soekarno pada tahun 1929 dengan menyelenggarakan kongres koperasi di Betawi yang isinya untuk meningkatkan kemakmuran penduduk harus didirikan berbagai macam koperasi di seluruh Pulau Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Mendekati akhir tahun 1930 berdirilah Jawatan Koperasi yang bertugas untuk memberikan penerangan atas koperasi kepada masyarakat. Dr. J.H. Boeke yang dulu memimpin ‘Komisi Koperasi’ ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Koperasi yang pertama.

  1933

 

Pada tahun 1933 diterbitkanlah Peraturan Perkoperasian yang baru dalam bentuk Gouvernments Besluit no.21 yang termuat dalam Staatsblad no.108/1933 menggantikan Koninklijke Besluit no. 431/1915. Dengan demikian di Indonesia pada waktu itu berlaku 2 Peraturan Perkoperasian, yakni Peraturan Perkoperasian yang dikeluarkan pada tahun 1927 untuk golongan masyarakat pribumi dan Peraturan Perkoperasian yang baru untuk golongan Eropa dan Timur Asing.
  1935 dan 1938

 

Pada tahun 1935 dan 1938, Kongres Muhamadiyah memutuskan untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia terutama di lingkungan warga Muhamadiyah sendiri. Oleh karenanya, mulai tumbuh dan berkembangnya bentu koperasi di Indonesia seperti dikenalnya koperasi batik yang dipelopori oleh warga-warga Muhamadiyah yaitu H. Zarkasi, H. Samanhudi dan K.H. Idris.

Pada masa kependudukan Jepang, Koperasi lebih dikenal dengan sebutan ‘Kumiai’. Pemerintahan bala tentara Jepang pada waktu itu menetapkan Peraturan Pemerintahan Militer Undang-Undang No.23 yang mengatur tentang pendirian perkumpulan dan penyelenggaran persidangan. Akibat dari peraturan itu, terjadi kesulitan bagi koperasi-koperasi baik lama maupun baru untuk bekerja karena jikalau ingin mendirikan sebuah perkumpulan koperasi atau melanjutkan usaha koperasinya harus mendapatkan izin dari Residen (Shuchokan) yang menguasai wilayah itu. Tujuannya adalah mengawasi perkumpulan-perkumpulan koperasi dari segi kepolisian. Peranan koperasi atau ‘Kumiai’ pada waktu itu bagi masyarakat dan anggotanya sangat merugikan sebaliknya menguntungkan bagi pemerintahan bala tentara Jepang.

 Pertumbuhan Koperasi Setelah Kemerdekaan

Tahun Uraian
Akhir tahun 1946 Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi diseluruh Indonesia.
12 Juli 1947 Terlaksananya kongres koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya dan diputuskan antara lain terbentuknya Sentra Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI) yang menjadikan tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional.
  1949

 

Terbitnya Peraturan Perkoperasian yang dimuat dalam Staatsblad No. 179 yang isinya hampir sama dengan Peraturan Perkoperasian yang dimuat dalam Staatsblad No.91/1927.
   1950

 

Setelah terbentuknya NKRI tahun 1950 program Pemerintah semakin nyata keinginannya dalam mengembangkan perkoperasian. Hal ini terbukti dalam adanya ‘program koperasi’ pada tiga kabinet pemerintahan yaitu Kabinet Muhamad Natsir, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastromidjojo.
  15 – 17 Juli 1953

 

Terlaksananya kongres koperasi Indonesia yang ke-2 di Bandung dengan memutuskan untuk merubah Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). DKI berkewajiban untuk membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan Sekolah Menengah Koperasi di provinsi-provinsi.
1 – 5 Sept1956

 

Terlaksananya kongres koperasi Indonesia yang ke-3 di Jakarta dengan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian Indonesia dan hubungan Dewan Koperasi Indonesia (DKI) dengan International Cooperative Alliance (ICA).
      1958

 

Terbitnya Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi No.79 tahun 1958 yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 1669 dan disusun pada suasana Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang pertama tentang perkoperasian yang disusun oleh Bangsa Indonesia sendiri dalam suasana kemerdekaan.

Perkembangan Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Terpimpin

Tahun Uraian
  1959

 

Ditetapkannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden dan pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul ‘Penemuan Kembali Revolusi Kita’ atau yang lebih dikenal sebagai ‘Manifesto Politik’ (Manipol) dijadikan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) RI dan pedoman resmi dalam perjuangan menyelesaikan revolusi berdasarkan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 membuat Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi No.79 tahun 1958 kehilangan dasar dan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol. Karenanya diciptakanlah Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 1907 untuk mengatasi hal tersebut.
1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang penyaluran bahan pokok dan penugasan koperasi untuk melaksanakannya serta peraturan ini dibantu oleh Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 yang menetapkan bahwa sektor perekonomian akan diatur dengan dua sektor yakni sektor Negara dan sektor koperasi, dan Undang-Undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.
1961 Diselenggarakannya Musyawarah Nasional Koperasi I (Muunaskop I) di Surabaya. Sewan Koperasi Indonesia (DKI) diganti dengan Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI) yang diatur langsung oleh pemerintah, sebagai Ketua KOKSI pada waktu itu adalah Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (Mentranskopenda).
1965

 

Dikukuhkan pula Undang-Undang No. 14 tahun 1965 tentang perkoperasian yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 75 tahun 1960. Bersamaan dengan dikukuhkannya UU No. 14 tahun 1965, diselenggarakannya juga Musyawarah Nasional Koperasi II (Munaskop II) di Jakarta yang merupakan legitimasi masuknya kekuatan-kekuatan politik di dalam koperasi serta keluarnya Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI) dari keanggotaan International Cooperative Alliance (ICA).

Perkembangan Koperasi Pada Masa Orde Baru

Tahun Uraian
18 Desember 1967

 

     Pemberontakan G30S/PKI merupakan malapetaka besar bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Titik awal semangat Orde Baru dimulai pada tanggal 11 Maret 1967, segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 dilahirkan Undang-Undang No.12 tahun 1967 yang merupakan Undang-Undang Koperasi yang baru yang membahas tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Pemberontakan G30S/PKI membuat tercemarnya pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dalam rangka kembali pada kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai pula dengan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan ebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, maka peninjauan serta perombakan Undang-Undang No.14 tahun 1965 tentang Perkoperasian adalah suatu keharusan karena sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

Peranan Pemerintah dinilai sudah terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian Indonesia pada waktu itu yang telah tercermin pada hakekatnya tidak bersifat melindungi, bahkan sangat membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan jiwa dan makna Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Oleh karenanya sesuai dengan Ketetapan MPRS NO. XIX/MPRS/1966 dianggap perlu untu mencabut dan mengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian tersebut dengan Undang-Undang baru yang menempatkan koperasi pada fungsi yang semestinya sebagai alat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33.

Menurut UU No. 12/1967 pasal 3, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupaan tata azas kekeluargaan. Dengan berpedoman kepada Ketetapan MPRS no. XXIII/MPRS/1966 Pemerintah memberikan bimbingan kepada koperasi agar operasi benar-benar mampu melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 beserta penjelasannya. Dengan berlakunya UU No.12/1967, koperasi-koperasi yang telah berdiri harus melaksanakan penyesuaian dengan cara menyelenggarakan Anggaran dan mengesahkan Anggaran Dasar yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Periode Pelita I, pembangunan perkoperasian menitikberatkan pada investasi pengetahuan dan keterampilan orang-orang koperasi, baik sebagai orang gerakan koperasi maupun pejabat-pejabat perkoperasian. Untuk melaksanakan tujuan ini maka Pemerintah membanguan Pusat Pendidikan Koperasi (PUSDIKOP) di tingkat Pusat dan juga di tiap ibukota Provinsi. Kini Pusat Pendidikan Koperasi (PUSDIKOP) dirubah menjadi Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian (PUSLATPENKOP) di tingat Pusat dan Balai Latihan Perkoperasian (BALATKOP) di tingkat Daerah.

Sumber:

Hendar dan Kusnadi (2005), Ekonomi Koperasi, edisi kedua, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/

http://herildagultom.blogspot.com/2011/10/pengertian-ekonomi-koperasi.html

http://www.bimbingan.org/siapa-pelopor-berdirinya-koperasi-indonesia.htm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s